Soal PPKn kelas X

ULANGAN HARIAN BAB 3 DAN 4

KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945,

HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri atas lembaga legislatife, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan………

a. Infra struktur politik d. Pressure group
b. Suprastruktur politik e. Ormas
c. Interest group

2. Partai politik adalah organisasi kekuatan politik yang dibentuk sekelompok warga negara  secara sukarela atas dasar persamaan cita-cita. Maka dari pengertian tersebut partai politik termasuk kedalam…..

a. Pressure group d. pemerintah
b. Interest group e. Struktur politik
c. Infrastruktur politik
3. Yang menjadi pembeda antara pressure group dan interest group adalah….
a. Tujuan d. Pekerjaan
b. Negara e. Status Sosial
c. Pelaksanaan

4. Kelompok serikat buruh yang melakukan unjuk rasa menolak adanya revisi UU ktenagakerjaan berarti kelompok tersebut masuk ke dalam….

a. Infrastruktur politik d. Pressure group
b. Partai politik e. Interest group
c. Eksekutif
5. Yang termasuk ke dalam suprastruktur politik adalah….
a. Media elektronik d. Legislatif
b. LSM e. Partai politik
c. Ormas

6. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang dirasa kurang sesuai dengan kehidupan masyarakat termasuk ke dalam….

a. Pressure group d. Legislatif
b. Interest group e. Suprastruktur politik
c. Elite politik
7. Yang bukan merupakan suprastruktur politik adalah….
a. Presiden d. DPR
b. MPR e. MA
c. Media elektronik
8. Tugas dari MPR adalah mengubah dan menetapkan….
a. Perda d. UU
b. Perppu e. UUD
c. Kabinet
9. Anggota MPR terdiri atas…
a. DPRD dan DPD.     d. DPR
b. MA dan MK e. DPR dan DPD
c. MPR

10. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden adalah kewajiban dari…

a. MA d. BPK
b. KY e. MK
c. DPD

11. Sebelum memangku jabatannya anggota DPR mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dipandu oleh…

a.  Ketua MA d. Menteri
b.  Ketua MK e. Ketua DPR
c.   Presiden

12. Membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan adalah tugas dari komisi….

a. VII d. III
b. IX e. X
c. V
13. Presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam hal….
a. Membuat undang-undang
b. Membuat gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain
c. Membuat peraturan pemerintah
d. Menjalankan pemerintah
e. Memilih anggota DPD

14. Jumlah anggota DPD berdasarkan pasal 21 UU No. 10 tahun 2008 ditentukan sebanyak….

a. 560 d. 530
b. 550 e. 575
c.  540
15. Berikut yang bukan merupakan tugas dan wewenang MPR adalah….
a. Mengubah dan memetapkan UUD
b. Melantik presiden dan wakil presiden
c. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat
d.Memilih anggota cabinet
e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden

16. DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat peraturan perundangan disebut sebagai fungsi…

a. Anggaran d. Pengawasan
b. Petisi e. Inisiatif
c. Legislasi

17. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah adalah……

a. Hak budget d. Hak Interpelasi
b. Hak imunitas e. Hak amandemen
c. Hak angket
18. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak…
a. 5 d. 2
b. 4 e. 6
c. 3
19. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari…
a. Presiden d. MA
b. DPR e. MK
c. DPD
20. Siapakah nama presiden RI yang ke-5……
a. Joko Widodo d. Susilo Bambang Yudhoyono
b. B.J Habibie e. Abdurrahman Wahid
c. Megawati
21. Usia calon presiden dan calon wakil presiden sekurang-kurangnya….. tahun
a. 30 d. 45
b. 35 e. 50
c. 40

22. Memutus pembubarn partai politik dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan….

a. KY d. MK
b. MA e. DPD
c.  Presiden

23. Dalam good governance masyarakat tidak lagi diam menunggu informasi tetapi harus bergerak untuk mengetahui segala sesuatu . hal tersebut sesuai dengan prinsip….

a. Partisipasi d. Akuntabilitas
b. Efektif dan efisien e. Kesetaraan
c. Visi strategis

24. Para pengambil keputusan baik di pemerintah, swasta, ataupun organisasi-organisasi di masyarakat bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembagayang berkepentingan adalah makna dari  prinsip….

a. Berorientasi konsensus d. Kesetaraan
b. Keterbukaan e. Partisipasi Masyarakat
c. Akuntabilitas

25. Setiap penyelenggara negara harus mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merupakan asas….

a. Proporsionalitas d. Profesionalitas
b. Akuntabilitas e. Keterbukaan
c. Kepaastian hukum

26. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan, karena jika suatu pemerintahan tidak transparan akan mengakibatkan….

a. Masyarakat yang kritis
b. Pemerintahan yang demokratis
c. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
d. Arus informasi yang bearjalan baik
e. Kebebasan berpendapat
27. Yang merupakan bentuk partisipasi politik konvensional adalah….
a. Tawuran d. Demonstrasi
b. Perang gerilya e. Kampanye
c. Penculikan

28. Bentuk kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara yang sesuia tujuan merupakan bentuk partisipasi secara….

a. Aktif d. Bertanggungjawab
b. Pasif e. Non Konvensional
c. Konvensional

29. Apabila dalam suatu pemerintahan yang diselenggrakan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan merupakan pengertian dari….

a. Aspirasi d. Proporsionalitas
b. Akuntabilitas e. Transparan
c. Strategis

30. Contoh partisipasi dalam kehidupan masyarakat adalah…..

a. Ikut aktif dalam kegiatan karang taruna
b. Bergabung dalam kelompok kepentingan
c. Bergabung dalam kelompok penekan
d. Menyampaikan hak pilih baik secara aktif maupun pasif
e. Diskusi internal dalam keluarga

31. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….

 a. Mahkamah Agung d. Dewan Perwakilan Daerah
 b. Mahkamah Konstitusi e. Badan Pengawas Keuangan
c. . Dewan Perwakilan Rakyat

32. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan 142 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….

a. Pancasila
b. UUD NRI tahun 1945
c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945
 d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
 e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

33. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu…..

 a. Adanya pemilu berkala
b. Adanya supremasi hukum
c. Adanya akuntabilitas politik

d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

34. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan ….

a. Asas kepastian hokum d. Asas perlakuan yang jujur
b. Asas kesamaan e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang
d. Asas keseimbangan

35. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ….

 a. akuntabilitas public
b. public opportunity
c. detoumement de pouvoir
d. administratief beroep principle of legal security

36. Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan….

a. Sentralisasi d. Daerah Otonom
b. Desentralisasi e. Tugas perbantuan
c. Otonomi daerah

37. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayanh tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah…

a. Otonomi daerah d. Daerah otonom
b. Kewenangam daerah e. Gemeinschaft
c. Daerah khusus

38. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut….

a. Desentralisasi d. Perbantuan
b. Sentralisasi e. Good governance
c. Dekonsentralisasi.

39. Menurut UU No. 22 tahun 1999 daiantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah….

a. Pendidikan d. Pertahanan
b. Agama e. Kesehatan
c. Sosial

40. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 pasal…..

a. 17 d. 20
b. 18 e. 21
c. 19
41. Syarat menjadi wakil gubernur DIY adalah bertahta sebagai....
a. Sultan Hamengku Buwono d. Adipati Unus
b. Adipati Paku Alam e. Sunan Kalijaga
c. Sultan Paku Buwono
42. Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintah otonomi daerah……
a. Sejajar d. Lembaga otonom
b. Lebih tinggi e. Perangkat daerah
c. Lebih rendah

43. Penyelenggaran otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pernytaan ini merupakan prinsip otonomi dalam arti…..

a. Seluas-luasnya d. Utuh
b. Bertanggungjawab e. Keserasian
c. Nyata
44. Pelaksanaan otonomi daerah merupkan wujud dari pelaksanaan……
a. Anarki d. Modernisasi
b. Sosialisasi e. Aristokrasi
c. Demokrasi

45. Penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat merupakan arti dari….

a. Dekonsentrasi d. Asas Perbantuan
b. Sentralisasi e. Desentralisasi
c. Otonomi daerah

46. RPerkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ….

a. dipilih oleh partai politik d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
b. dipilih langsung oleh rakyat e. Dipilih oleh DPR
c. pengangkatan kepala daerah

47. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

a. Peradilan/yustisi.  d. Pertahanan dam Keamanan
b. Politik luar negeri e. Moneter dan fiscal nasional
c. Kebijakan pendidikan

48. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ….

a. asas keterbukaan dan akuntabilitas
b. asas otonomi dan tugas pembantuan
c. asas kepastian hukum dan demokrasi
d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
49. Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya ….

a. Pemberian kewenangan semua urusan pemerintah pusat ke daerah

b. Memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom

d. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang

e.  Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang pada dasarnya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah

50. Otonomi daerah pada masa Orde Baru belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang ….

a.  Efisiensi d. Otonomi daerah
b.  Sentralisasi e. Tugas perbantuan
c. Dekonsentrasi

51. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai penyelengggraaan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi….

a. Berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Penyelenggara kehidupan begarama dalam betuk pelaksanaan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur

c. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama

52. Penyelenggaan pendidikan yang berkualitas

Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ….

a. MPR d. DPRD
b. DPR e. Presiden
c.  DPD

53. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan …..

a. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintah daerah

b. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar

c. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

d. Kedudukan pmerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah

e. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda

54. Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentalisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yaitu nilai…

a. Nilai dasar d. Nilai esensial
b. Nilai politik e. Nilai administratif
c. Nilai unitaris / kesatuan

55. Prinsip dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah harus menjunjung tinggi aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu prinsip….

a. Prinsip pemberdayaan d. Prinsip keserasian

b. Prinsip kesatuan.            e. Prinsip tanggung jawab
c.  Prinsip penyebaran

56. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah, yaitu prinsip….

a. Prinsip pemberdayaan d. prinsip keserasian
b. Prinsip kesatuan e. prinsip seluas-luasnya
c.  Prinsip nyata
Prinsip keserasian
Prinsip seluas-luasnya
57. Sekretaris daerah merupakan salah satu perangkat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki tugas untuk…
a. Bekerja sama dengan kepala daerah
b. Menyusun keuangan daerah
c. Membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas serta lembaga teknis daerah
d. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan daerah
58. Dalam keuangan daerah terdapat sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan daerah yaitu…
a. Pendapatan asli daerah d. Dana bagi hasil
b. Dana alokasi umum e. Dana perimbangan
c. Dana alokasi khusus
59. Pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah secara rutin untuk gaji pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas adalah pengertian dari…
a. Belanja pembangunan d. Belanja negara
b. Belanja rutin e. Pengeluaran daerah
c. Belanja daerah

60. Pada dasarnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling melengkapi, mempemgaruhi, dan bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan pembangunan hal tersebut terletak dalam visi misi, tujuan dan fungsi masing-masing. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara….

a. Sentralisasi d. fungsional
b. Desentralisasi e. Majemuk
c. Struktural