PENILAIAN
AKHIR SEMESTER (PAS)
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
Hari/Tanggal :
Mata Pelajaran :
Kelas :
Waktu :
I. SOAL PILIHAN GANDA
1.
Presiden
beserta para menteri negara merupakan pemegang kekuasaan…
a.
Legislatif
|
d.
Federatif
|
b.
Eksekutif
|
e.
Koordinatif
|
c.
Yudikatif
|
|
2.
Dalam
sistem pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala….
a. Negara
|
d.
Negara
dan pemerintah
|
b. Eksekutif
|
e.
Negara
dan eksekutif
|
c.
Pemerintahan
|
|
3.
Pembentukan
peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh lembaga legislatif.
Lembaga legislatif terdiri dari…
a. MPR, DPR, Presiden
|
d. MPR, DPD, BPK
|
b. MPR, DPR, DPD
|
e. Presiden, MA, MK
|
c.
DPR,
MA, Presiden
|
|
4.
Pancasila
merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai
dasar negara, hal tersebut merupakan dimensi pancasila sebagai.....
a. Dimensi institusional
|
d. kultural
|
b. Dimensi spiritual
|
e. Nasional
|
c.
Konstitusional
|
|
5.
Berikut
salah satu implementasi dari nilai kerakyatan adalah…
a.
Musyawarah
untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat
b.
Menjunjung
tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
c.
Menghilangkan
penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit
d.
Melindungi
yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya
e.
Negara
menjadi mediator ketika terjadi konflil antar agama
6.
Apabila
presiden dan wakil presiden tidak dapat melalukan kewajiban dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah….
a.
Menteri
luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan
b.
Menteri
luar negeri, menteri pertahanan, menteri sekretariat negara
c.
Menteri
dalam negeri, menteri hukum dan HAM, menteri luar negeri
d.
Menteri
pertahanan, menteri hukum dan HAM, menteri sekretariat negara
e.
Menteri
dalam negeri, menteri pertahanan, dan menteri koordinator politik hukum
dan HAM
7.
Mereka
yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota
dari suatu negara dinamakan…..
a.
Penduduk
|
d. Warga negara
|
b.
Orang
asing
|
e. Bukan warga negara
|
c.
Bukan
penduduk
|
|
8.
Asas
yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang
menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegraan orang tuanya, dengan
tidak memperhatikan dimana ia dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah…
a.
Hak
opsi
|
d.
Naturalisasi
|
b.
Ius
soli
|
e.
Ius
sanguinis
|
c.
Hak
repudiasi
|
|
9.
Seseorang
keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Karena ia
keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. akan tetapi, negara A
juga mengakui seseorang tersebut sabagai warga negaranya. Maka status
kewarganegaraan seseorang tersebut adalah….
a.
Ius
soli
|
d.
Ius
sanguinis
|
b.
Apartide
|
e.
Naturalisasi
|
c.
Bipartide
|
|
10. Penerapan hak warga negara di
bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk….
a.
Memasuki
anggota partai politik
b.
Membantu
fakir miskin dan anak terlantar
c.
Mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak
d.
Menjadi
guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
e.
Menjadi
pengusaha yang loyal terhadap pemerintah
11. Contoh keikutsertaan siswa di
sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan….
a.
Menjadi
prajurit TNI / POLRI
b.
Mengikuti
pertandingan olah raga di tingkat internasional
c.
Mengikuti
kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
d.
Mengikuti
olimpiade fisika, matematika, dan kimia di luar negeri
e.
Pengabdian
warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
12. Sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian….
a.
Bela
negara
|
d.
Sistem
keamanan nasional
|
b.
Sistem
bela negara
|
e.
Sistem
pertahanan keamanan semesta
|
c.
Pertahanan
negara
|
|
13. Pada dasarnya suasana kehidupan
politik pemerintahan yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
dinamakan…..
a.
Infrastruktur
politik
|
d.
Pressure group
|
b.
Suprastruktur
politik
|
e.
Ormas
|
c.
Interest group
|
|
14. Partai politik adalah organisasi
kekuatan politik yang dibentuk sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan
cita-cita. Maka dari pengertian tersebut partai politik termasuk kedalam…..
a.
Pressure group
|
d.
Infrastruktur
politik
|
b.
Interest group
|
e.
Suprastruktur
politik
|
c. Infrastruktur politik
|
|
15. Memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden adalah kewajiban
dari…
a.
MA
|
d.
BPK
|
b.
KY
|
e.
MK
|
c. DPD
|
|
16. Membidangi pendidikan, pemuda,
olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan adalah tugas dari komisi….
a.
VII
|
d.
III
|
b.
IX
|
e.
X
|
c.
V
|
|
17. Berikut yang bukan merupakan
tugas dan wewenang MPR adalah….
a.
Mengubah
dan memetapkan UUD
b.
Melantik
presiden dan wakil presiden
c.
Melantik
wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat
d.
Memilih
anggota kabinet
e.
Memilih
wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden
18. DPR memiliki fungsi sebagai
lembaga pembuat peraturan perundangan disebut sebagai fungsi…
a.
Anggaran
|
d.
Pengawasan
|
b.
Petisi
|
e.
Inisiatif
|
c. Legislasi
|
|
19. Hak DPR untuk melakukan
penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah adalah……
a.
Hak
budget
|
d.
Hak
interplesai
|
b.
Hak
imunitas
|
e.
Hak
amandemen
|
c.
Hak
angket
|
|
20. Anggota DPD dari setiap provinsi
ditetapkan sebanyak…
21. Dalam good governance masyarakat tidak lagi diam menunggu informasi
tetapi harus bergerak untuk mengetahui segala sesuatu. Hal tersebut sesuai dengan prinsip….
a.
Partisipasi
|
d.
Akuntabilitas
|
b.
Efektif
dan efisien
|
e.
Kesetaraan
|
c.
Visi
strategis
|
|
22. Para pengambil keputusan baik di
pemerintah, swasta, ataupun organisasi-organisasi di masyarakat
bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan
adalah makna dari prinsip….
a.
Berorientasi
konsensus
|
d.
Kesetaraan
|
b.
Keterbukaan
|
e.
Partisipasi
masyarakat
|
c.
Akuntabilitas
|
|
23. Setiap penyelenggara negara harus
mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merupakan asas….
a.
Proporsionalitas
|
d.
Profesionalitas
|
b.
Akuntabilitas
|
e.
Keterbukaan
|
c.
Kepastian
hukum
|
|
24. Tata kelola pemerintahan yang
baik adalah pemerintahan yang transparan, karena jika suatu pemerintahan tidak
transparan akan mengakibatkan….
a.
Masyarakat
yang kritis
b.
Pemerintahan
yang demokratis
c.
Maraknya
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
d.
Arus
informasi yang bearjalan baik
e.
Kebebasan
berpendapat
25. Lembaga yang wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
a.
Mahkamah
agung
|
d.
Dewan
Perwakilan Daerah
|
b.
Mahkamah
konstitusi
|
e.
Badan
Pengawas Keuangan
|
c. Dewan Perwakilan Rakyat
|
|
26. Negara demokrasi (negara yang
berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan
kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan
bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang
berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan 142 Kelas X
SMA/MA/SMK/MAK mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan
pendapat di Indonesia terdapat dalam ….
a.
Pancasila
b.
UUD
NRI tahun 1945
c.
Pembukaan
UUD NRI tahun 1945
d.
Pasal
28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
e.
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945
27. Setiap warga negara Indonesia
memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.
Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam
memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu
ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu…..
a.
Adanya
pemilu berkala
|
d.
Bebas
berpendapat berserikat dan berkumpul
|
b.
Adanya
supermasi hukum
|
e.
Persamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
|
c.
Adanya
akuntabilitas politik
|
|
28. Pejabat administrasi negara tidak
boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang
dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka
harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang
subjektif, merupakan penerapan ….
a.
Asas
kepastian hukum
|
d.
Asas
perlakuan yang jujur
|
b.
Asas
kesamaan
|
e.
Asas
larangan penyalahgunaan wewaenang
|
c.
Asas
keseimbangan
|
|
29. Dalam
penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan
yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ….
a.
Akuntabilitas
publik
|
d.
Profesionalitas
|
b.
Public opportunity
|
e.
Kesetaraan
|
c.
administratief beroep
principle of legal security
|
|
30. Hak untuk mengurus rumah
tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan….
a.
Sentralisasi
|
d.
Daerah
otonom
|
b.
Desentralisasi
|
e.
Tugas
perbantuan
|
c.
Otonomi
daerah
|
|
31. Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah…
a.
Otonomi
daerah
|
d.
Daerah
istimewa
|
b.
Kewenangan daerah
|
e.
Daerah
otonom
|
c.
Daerah
khusus
|
|
32. Perkembangan penyelenggaraan
kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah.
Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku
di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur
ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri),
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan
kepala daerah dilakukan oleh ….
a.
dipilih
oleh partai politik
b.
dipilih
langsung oleh rakyat
c.
pengangkatan kepala daerah
d.
dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
e.
dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
33. Konsekuensi logis ketentuan Pasal
18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan
pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah
…
a.
Peradilan
/ yustisi
|
d.
Pertahanan
dan keamanan
|
b.
Politik
luar negeri
|
e.
Moneter
dan fiskal nasional
|
c.
Kebijakan
pendidikan
|
|
34. Pemerintahan daerah merupakan
bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan
tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan
tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ….
a.
asas
keterbukaan dan akuntabilitas
b.
asas
otonomi dan tugas pembantuan
c.
asas
kepastian hukum dan demokrasi
d.
asas
pemerataan dan pembagian kekuasaan
e.
asas
keseimbangan dan pembagian keuntungan
35. Maksud dari prinsip otonomi
seluas-luasnya ….
a.
Pemberian
kewenangan semua urusan pemerintah pusat ke daerah
b.
Memberdayakan
daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c.
Otonomi
yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonom
d.
Daerah
diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan
pemerintahan yang ditetapkan undang-undang
e.
Untuk
menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang
pada dasarnya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai
dengan potensi serta kekhasan daerah
36. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
adalah daerah provinsi yang mempunyai penyelengggraaan urusan pemerintah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi….
a.
Berkedudukan
sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.
Penyelenggara
kehidupan begarama dalam betuk pelaksanaan tata cara pengisian jabatan,
kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur
c.
Gubernur
dapat menghadiri siding kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia
d.
Bagi
pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama
e.
Penyelenggaan
pendidikan yang berkualitas
37. Dalam keuangan daerah terdapat
sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan daerah yaitu…
a.
Pendapatan
asli daerah
|
d.
Dana
bagi hasil
|
b.
Dana
alokasi umum
|
e.
Dana
perimbangan
|
c.
Dana
alokasi khusus
|
|
38. Negara Kesatuan Republik
Indonesia menganut asas Desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan
tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada
akhirnya menimbulkan …..
a.
Pemerintah
pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintah daerah
b.
Pemerintah
pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar
c.
Hubungan
kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
d.
Kedudukan
pmerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
e.
Pemerintah
pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda
39. Sekretaris daerah merupakan salah
satu perangkat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki tugas untuk…
a.
Bekerja
sama dengan kepala daerah
b.
Menyusun
keuangan daerah
c.
Membantu
kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas serta
lembaga teknis daerah
d.
Menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan
e.
Menyediakan
dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan daerah
40. Pada dasarnya antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah saling melengkapi, mempemgaruhi, dan bergantung
satu sama lain dalam mencapai tujuan pembangunan hal tersebut terletak dalam
visi misi, tujuan dan fungsi masing-masing. Sehingga dengan demikian akan
tercipta suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara….
a. Sentralisasi
|
d.
fungsional
|
b. Desentralisasi
|
e.
Majemuk
|
c.
Struktural
|
|