Soal PPKn kelas X

ULANGAN HARIAN BAB 3 DAN 4

KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945,

HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri atas lembaga legislatife, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan………

a. Infra struktur politik d. Pressure group
b. Suprastruktur politik e. Ormas
c. Interest group

2. Partai politik adalah organisasi kekuatan politik yang dibentuk sekelompok warga negara  secara sukarela atas dasar persamaan cita-cita. Maka dari pengertian tersebut partai politik termasuk kedalam…..

a. Pressure group d. pemerintah
b. Interest group e. Struktur politik
c. Infrastruktur politik
3. Yang menjadi pembeda antara pressure group dan interest group adalah….
a. Tujuan d. Pekerjaan
b. Negara e. Status Sosial
c. Pelaksanaan

4. Kelompok serikat buruh yang melakukan unjuk rasa menolak adanya revisi UU ktenagakerjaan berarti kelompok tersebut masuk ke dalam….

a. Infrastruktur politik d. Pressure group
b. Partai politik e. Interest group
c. Eksekutif
5. Yang termasuk ke dalam suprastruktur politik adalah….
a. Media elektronik d. Legislatif
b. LSM e. Partai politik
c. Ormas

6. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang dirasa kurang sesuai dengan kehidupan masyarakat termasuk ke dalam….

a. Pressure group d. Legislatif
b. Interest group e. Suprastruktur politik
c. Elite politik
7. Yang bukan merupakan suprastruktur politik adalah….
a. Presiden d. DPR
b. MPR e. MA
c. Media elektronik
8. Tugas dari MPR adalah mengubah dan menetapkan….
a. Perda d. UU
b. Perppu e. UUD
c. Kabinet
9. Anggota MPR terdiri atas…
a. DPRD dan DPD.     d. DPR
b. MA dan MK e. DPR dan DPD
c. MPR

10. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden adalah kewajiban dari…

a. MA d. BPK
b. KY e. MK
c. DPD

11. Sebelum memangku jabatannya anggota DPR mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dipandu oleh…

a.  Ketua MA d. Menteri
b.  Ketua MK e. Ketua DPR
c.   Presiden

12. Membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan adalah tugas dari komisi….

a. VII d. III
b. IX e. X
c. V
13. Presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam hal….
a. Membuat undang-undang
b. Membuat gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain
c. Membuat peraturan pemerintah
d. Menjalankan pemerintah
e. Memilih anggota DPD

14. Jumlah anggota DPD berdasarkan pasal 21 UU No. 10 tahun 2008 ditentukan sebanyak….

a. 560 d. 530
b. 550 e. 575
c.  540
15. Berikut yang bukan merupakan tugas dan wewenang MPR adalah….
a. Mengubah dan memetapkan UUD
b. Melantik presiden dan wakil presiden
c. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat
d.Memilih anggota cabinet
e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden

16. DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat peraturan perundangan disebut sebagai fungsi…

a. Anggaran d. Pengawasan
b. Petisi e. Inisiatif
c. Legislasi

17. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah adalah……

a. Hak budget d. Hak Interpelasi
b. Hak imunitas e. Hak amandemen
c. Hak angket
18. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak…
a. 5 d. 2
b. 4 e. 6
c. 3
19. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari…
a. Presiden d. MA
b. DPR e. MK
c. DPD
20. Siapakah nama presiden RI yang ke-5……
a. Joko Widodo d. Susilo Bambang Yudhoyono
b. B.J Habibie e. Abdurrahman Wahid
c. Megawati
21. Usia calon presiden dan calon wakil presiden sekurang-kurangnya….. tahun
a. 30 d. 45
b. 35 e. 50
c. 40

22. Memutus pembubarn partai politik dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan….

a. KY d. MK
b. MA e. DPD
c.  Presiden

23. Dalam good governance masyarakat tidak lagi diam menunggu informasi tetapi harus bergerak untuk mengetahui segala sesuatu . hal tersebut sesuai dengan prinsip….

a. Partisipasi d. Akuntabilitas
b. Efektif dan efisien e. Kesetaraan
c. Visi strategis

24. Para pengambil keputusan baik di pemerintah, swasta, ataupun organisasi-organisasi di masyarakat bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembagayang berkepentingan adalah makna dari  prinsip….

a. Berorientasi konsensus d. Kesetaraan
b. Keterbukaan e. Partisipasi Masyarakat
c. Akuntabilitas

25. Setiap penyelenggara negara harus mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merupakan asas….

a. Proporsionalitas d. Profesionalitas
b. Akuntabilitas e. Keterbukaan
c. Kepaastian hukum

26. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan, karena jika suatu pemerintahan tidak transparan akan mengakibatkan….

a. Masyarakat yang kritis
b. Pemerintahan yang demokratis
c. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
d. Arus informasi yang bearjalan baik
e. Kebebasan berpendapat
27. Yang merupakan bentuk partisipasi politik konvensional adalah….
a. Tawuran d. Demonstrasi
b. Perang gerilya e. Kampanye
c. Penculikan

28. Bentuk kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara yang sesuia tujuan merupakan bentuk partisipasi secara….

a. Aktif d. Bertanggungjawab
b. Pasif e. Non Konvensional
c. Konvensional

29. Apabila dalam suatu pemerintahan yang diselenggrakan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan merupakan pengertian dari….

a. Aspirasi d. Proporsionalitas
b. Akuntabilitas e. Transparan
c. Strategis

30. Contoh partisipasi dalam kehidupan masyarakat adalah…..

a. Ikut aktif dalam kegiatan karang taruna
b. Bergabung dalam kelompok kepentingan
c. Bergabung dalam kelompok penekan
d. Menyampaikan hak pilih baik secara aktif maupun pasif
e. Diskusi internal dalam keluarga

31. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….

 a. Mahkamah Agung d. Dewan Perwakilan Daerah
 b. Mahkamah Konstitusi e. Badan Pengawas Keuangan
c. . Dewan Perwakilan Rakyat

32. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan 142 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….

a. Pancasila
b. UUD NRI tahun 1945
c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945
 d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
 e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

33. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu…..

 a. Adanya pemilu berkala
b. Adanya supremasi hukum
c. Adanya akuntabilitas politik

d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

34. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan ….

a. Asas kepastian hokum d. Asas perlakuan yang jujur
b. Asas kesamaan e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang
d. Asas keseimbangan

35. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ….

 a. akuntabilitas public
b. public opportunity
c. detoumement de pouvoir
d. administratief beroep principle of legal security

36. Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan….

a. Sentralisasi d. Daerah Otonom
b. Desentralisasi e. Tugas perbantuan
c. Otonomi daerah

37. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayanh tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri adalah…

a. Otonomi daerah d. Daerah otonom
b. Kewenangam daerah e. Gemeinschaft
c. Daerah khusus

38. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut….

a. Desentralisasi d. Perbantuan
b. Sentralisasi e. Good governance
c. Dekonsentralisasi.

39. Menurut UU No. 22 tahun 1999 daiantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah….

a. Pendidikan d. Pertahanan
b. Agama e. Kesehatan
c. Sosial

40. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 pasal…..

a. 17 d. 20
b. 18 e. 21
c. 19
41. Syarat menjadi wakil gubernur DIY adalah bertahta sebagai....
a. Sultan Hamengku Buwono d. Adipati Unus
b. Adipati Paku Alam e. Sunan Kalijaga
c. Sultan Paku Buwono
42. Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintah otonomi daerah……
a. Sejajar d. Lembaga otonom
b. Lebih tinggi e. Perangkat daerah
c. Lebih rendah

43. Penyelenggaran otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pernytaan ini merupakan prinsip otonomi dalam arti…..

a. Seluas-luasnya d. Utuh
b. Bertanggungjawab e. Keserasian
c. Nyata
44. Pelaksanaan otonomi daerah merupkan wujud dari pelaksanaan……
a. Anarki d. Modernisasi
b. Sosialisasi e. Aristokrasi
c. Demokrasi

45. Penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat merupakan arti dari….

a. Dekonsentrasi d. Asas Perbantuan
b. Sentralisasi e. Desentralisasi
c. Otonomi daerah

46. RPerkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ….

a. dipilih oleh partai politik d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
b. dipilih langsung oleh rakyat e. Dipilih oleh DPR
c. pengangkatan kepala daerah

47. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

a. Peradilan/yustisi.  d. Pertahanan dam Keamanan
b. Politik luar negeri e. Moneter dan fiscal nasional
c. Kebijakan pendidikan

48. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ….

a. asas keterbukaan dan akuntabilitas
b. asas otonomi dan tugas pembantuan
c. asas kepastian hukum dan demokrasi
d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
49. Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya ….

a. Pemberian kewenangan semua urusan pemerintah pusat ke daerah

b. Memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom

d. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang

e.  Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang pada dasarnya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah

50. Otonomi daerah pada masa Orde Baru belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang ….

a.  Efisiensi d. Otonomi daerah
b.  Sentralisasi e. Tugas perbantuan
c. Dekonsentrasi

51. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai penyelengggraaan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi….

a. Berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Penyelenggara kehidupan begarama dalam betuk pelaksanaan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur

c. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama

52. Penyelenggaan pendidikan yang berkualitas

Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ….

a. MPR d. DPRD
b. DPR e. Presiden
c.  DPD

53. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan …..

a. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintah daerah

b. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar

c. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

d. Kedudukan pmerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah

e. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda

54. Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentalisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yaitu nilai…

a. Nilai dasar d. Nilai esensial
b. Nilai politik e. Nilai administratif
c. Nilai unitaris / kesatuan

55. Prinsip dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah harus menjunjung tinggi aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu prinsip….

a. Prinsip pemberdayaan d. Prinsip keserasian

b. Prinsip kesatuan.            e. Prinsip tanggung jawab
c.  Prinsip penyebaran

56. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah, yaitu prinsip….

a. Prinsip pemberdayaan d. prinsip keserasian
b. Prinsip kesatuan e. prinsip seluas-luasnya
c.  Prinsip nyata
Prinsip keserasian
Prinsip seluas-luasnya
57. Sekretaris daerah merupakan salah satu perangkat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki tugas untuk…
a. Bekerja sama dengan kepala daerah
b. Menyusun keuangan daerah
c. Membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas serta lembaga teknis daerah
d. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan daerah
58. Dalam keuangan daerah terdapat sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan daerah yaitu…
a. Pendapatan asli daerah d. Dana bagi hasil
b. Dana alokasi umum e. Dana perimbangan
c. Dana alokasi khusus
59. Pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah secara rutin untuk gaji pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas adalah pengertian dari…
a. Belanja pembangunan d. Belanja negara
b. Belanja rutin e. Pengeluaran daerah
c. Belanja daerah

60. Pada dasarnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling melengkapi, mempemgaruhi, dan bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan pembangunan hal tersebut terletak dalam visi misi, tujuan dan fungsi masing-masing. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara….

a. Sentralisasi d. fungsional
b. Desentralisasi e. Majemuk
c. Struktural

Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

BAB 1

Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa mebeda bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap Negara wajib menegakan hak asasi manusia. Akan tetapi penegakan hak asasi manusia disetiap Negara berbeda satu dengan yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik Negara berdasarkan ideologinya. Contohnya di Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideology Negara yaitu pancasil, yang selalu mengkedepankan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pancasila merupakan ideology yang mengkedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga Negara maupun bukan warga Negara Indonesia. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi melalui nilai nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu : nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga nilai inilah yang menjamin hak dan kewajiban asasi sebgai WNI maupun WNA.

1.      Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan demgam hakikat kelima dasar sila pancasila yaitu : nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan. Nilai nilai tersebut bersifat universal sehingga didalamnya terkandung cita-cita, tuuan serta nilai nilai yang baik dan benar

2.      Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khususdibandingkan dengan nilai dasar. Denga kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila, umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan  konstitusional mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah. Adapuun contoh lain berkenaan dengan ketentuan mengenai hak dan kewajiban asasi yaitu:

a.       UUD 1945 Pasal 28A -28J

b.      TAP MPR/XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

c.       Ketentuan UU Organik

1). UU No 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan

2). UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi MAnusia

3). UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

3.      Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila sila pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari hari. Nilai praksis pancasila senantiasa berkembang dan  selalu dapat dilakukan perubahan perbaikan sesuaidengan perkembanga zamandan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pancasila merupakan ideplogi terbuka.  Nilai praksis dapat terwujud apabila nilai dasar instrumental tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Bab 1 PPKn Kelas XI Semester 1

BAB 1

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif  Pancasila

1.      Makna Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak   asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut denga seksama.

a.       Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekali pun. Jika terbukti melakukannya Negara akan mengenakan tindakan hukum.

b.      Tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara- Negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari dari belenggu penjajahan tersebut.

c.       Tidak seorang manusia pun yang ingin hidupnya sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin.

Dapatkah kalian menangkap makna dari ketiga fakta tersebut diatas?. Jika kalian menyimaknya, dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melakat tiga hal yakni hidup, kebebasan serta kebahagian. Ketiga tersebut merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut manusia hidup tanpa arah, bahkan tidak menjadi manusia seutuhnya.

Suatu yang mendasar dalam pengertian lain disebut hak asasi. Adapun pengertian hak asasi menurut UU No 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah aalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati,  dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jan materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengartikan HAM sebagai hak hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua Makna :

a.       HAM merupakan Hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai kodrat manusia, tidak diperkenankan untuk merampas hak manusia lainya.

b.      HAM merupakan Instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur.

Dibandingkan dengan hak hak lain, hak asasi manusia memiliki ciri ciri khusus sebagai berikut:

a.       Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

b.      Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbaikan lainnya.

c.       Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.

d.      Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan hak, apakah hal sipil dan politik atau ekonomi sosial budaya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia, yang tidak dapat dilanggar atau dipisahkan.

2.      Makna Kewajiban Asasi Manusia

Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban. Sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua, misalnya membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai pelajar kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan piket kebersihan. Sebagau anggota masyarakat pun  mengikuti kegiatan kerja bakti.

kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban mendasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat Kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.   

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebat akibat.

Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak hak dan sebaliknya. Tetapi dalam pelaksanaan masih saja terjadi pertentanga hak dan kewajiban yang tidak seimbang.

Sumber buku paket PPKN kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia

Contoh Soal PPKn Kelas XI

Penilaian Akhir Semester

Nama                        : …………………………

Sekolah                     : SMA Negeri ... Garut

Mata Pelajaran         : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester        : XI IPA/IPS / 1

Jawablah pertanyaan dengan benar !

1.    Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.berdasarkan pernyataan diatas merupakan pengertian dari….

a.    Hak dan kewajiban asasi menurut UU No 39 Tahun 1999

b.    Hak dan kewajiban asasi menurut UU No 20 Tahun 2000

c.    Hak dan kewajiban asasi menurut TAP MPR No XVII/1998

d.    Hak dan kewajiban asasi menurut UU No 23 Tahun 2002

e.    Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998

2.    Ahmad bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan datang dan pulang tepat waktu, sedangkankan teman sekantornya datang terlambat dan pulang lebih awal, dengan demikian sikap ahmad harus….

a.    Membiarkannya dengan ikut pulang lebih awal

b.    Menegurnya, serta datang seperti biasa lebih awal dan pulang tepat waktu, dan mengajak bekerja lebih baik

c.    Menegurnya dan melaporkan kepada pimpinan

d.    Menegurnya dengan tidak melaporkan kepada pimpinan

e.    Membiarkannya dan melaporkan kepada pimpinan

3.    Doni mengeluarkan pendapatnya di hadapan umum, dengan menyerukan beberapa pertanyaan kepada pemerintah. Dengan demikian doni mengeluarkan HAM dibidang….

a.    Ekonomi                            d. Pribadi

b.    Sosial budaya                   e. Hukum

c.    Politik

4.    Israel melakukan penyerangan terhadap  warga palestina dengan menggunakan persenjataan yang dilarang oleh dunia internasional, hal ini palestina melakukan pelangggaran HAM berupa…

a.    Penyekapan                                              d.  Agresi

b.    Penyerangan                                            e. Penyiksaan

c.    Genosida

5.    Sandi  merokok di tempat umum, dan sandi melihat tanda larangan merokok dan sandi bergegas  memadamkan rokok dan membuangnya ketempat sampah, dengan hal ini sandi mempunyai sikap….

a.    Menjunjung tinggi hak asasi manusia

b.    Membatasi terhadap orang lain

c.    Karena takut ditegur orang lain

d.    Karena ada tempat sampah

e.    Menghargai karena ada seorang perempuan

6.    Daniel sahuleka merupakan musisi asal belanda keturunan Indonesia, Daniel menciptakan lagu tersebut ketika berada di negaranya, sedangkan di Indonesia lagu dari ciptaannya di copy untuk di perjualbelikan tanpa sepengetahuan Daniel. Dalam hal ini Daniel merasa dilanggra karena hak haknya sebagai musisi tidak mendapat pengharagaan, hal tersebut melanggar ham di bidang….

a.    Ekonomi                                                    d. Pribadi

b.    Sosial budaya                                           e. Hukum                               

c.    Politik

7.    Negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan cara yang terbaik menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pernyataan tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, yaitu….

a.    Kewajiban untuk menghormati HAM

b.    Kewajiban untuk melindungi HAM

c.    Kewajiban untuk memenuhi HAM

d.    Kewajiban untuk memajukan/mengembangkan HAM

e.    Kewajiban untuk meningkatkan HAM

8.    Pemerintahan tahun 1966-1998 merupakan pemerintahan yang melahirkan beberapa insrtumen HAM dalam penegakannya, termasuk pembentukan KOMNAS HAM yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penegakan HAM. Berikut ini yang bukan merupakan penjelasan HAM adalah….

a.    Adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung

b.    Produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) HAM

c.    Pembentukan lembaga penegakan HAM

d.    Pembatasan hak sipil dan hak politik warga negara

e.    HAM dianggap produk pemikiran barat dan danggap tidak sesuai dengan pancasila

9.    Guna mengakan hak asasi manusia pemerintah selalu membentuk instrument instrument dalam penyelesaiannya, termasuk Kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir dalam tersebut dapat dilakukan dilembaga peradilan….., kecuali

a.    Komisi kebenaran dan rekonsiliasi

b.    Pengadilan umum

c.    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

d.    Lembaga praperadilan

e.    Komnas HAM

10.  Ronald adalah warga negara Indonesia, Ronald melakukan tindakan pidana, yang diduga melakukan perbudakan terhadap karyawannya, atas tindakannya Ronald ditangkap dan diadili sesuai tindakannya, hal hal yang mengatur tentang pelanggraan Ronald mengguakan Undang-undang no ….tentang …..

a.    Kepres No 181 Tahun 1998

b.    Undang-Undang No 5 Tahun 1998

c.    Kepres No 129 Tahun 1998

d.    Undang-Undang No 39 Tahun 1999

e.    Undang-Undang No 26 Tahun 2000

11.  Suatu pemerintahan yang dilaksanan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat merupakan penegertian dari …..

a.    Demokrasi                                                                        d. Proletar

b.    Pemerinatahan absolut                                                     e. Liberal

c.    Politik

12.  Suatu pemerintahan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme  adalah demokrasi….

a.    Demokrasi rakyat atau proletar

b.    Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal

c.    Demorasi gabungan

d.    Demokrasi material

e.    Demokrasi formal

13.  Suatu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum Negara  atau undang undang langsung disebut…..

a.    Demokrasi tidak langsung                                                d. Demokrasi gabungan

b.    Demokrasi formal                                                             e. Demokrasi langsung

c.    Demokrasi material

14.  Dalam menjalankan pemerintahannya,  indonesia saat ini  menerapkan prinsip demokrasi…

a.    Demokrasi terpimpin                                                        d. Demokrasi proletar

b.    Demokrasi absolut                                                            e. Demokrasi liberal

c.    Demokrasi pancasila

15.  Dalam menjalankan demokrasi di Indonesia, ada yang menjadi karakter utama dalam menjalankan demokrasi pancasila yaitu….

a.    Ketuhanan yang maha esa

b.    Kemanusiaan yang adil dan beradab

c.    Persatuan Indonesia

d.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan

e.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

16.  Indonesia pernah mengalami pergantian demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya, mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Penerapan demokrasi terpimpin yang lakukan ir. Soekarno saat itu dilakukan pada perriode…

a.    1945-1949                                                             d. 1959-1965

b.    1949-1950                                                             e. 1965-1998

c.    1949-1959

17.  Dalam pemerintahan orde baru atau yang dipimpin oleh soeharto, menjalanakan pemerintahan secara murni kan konsekuen, namun dalam perjalanan pemerintahan mengalami kemunduran sehngga rakyat melalui mahasiswa menuntut turunnya rezim pemerintahan, hal tersebut karena….

a.    Pemerintah Soeharto melakukan pembangunan penduduk yang merata

b.    Pemerintah soeharto selalu mengganti kabinet

c.    Pemerintah soearto melakukan rotasi eksekutif sangat rendah atau kecil

d.    Pemerintah soeharto melakukt rekrutmen politik secara terbuka

e.    Kualitas melakukan pemilu sangat baik

18.  Demokrasi parlementer di Indonesia dilakukan pada periode ….

a.    1949-1950                                                 d. 1959-1965

b.    1945-1949                                                 e. 1965-1998

c.    1949-1956

19.  Dalam membangun kehidupan yang demokratis tentunya setiap elemen harus memiliki hak yang sama diantaranya persamaan dihadapan hukum, yang berarti….

a.    Hukum harus dilakukan secara adil dan benar

b.    Hukum harus dilakukan dikalangan tertentu

c.    Hukum harus dilakukan pada kalangan mengah keebawah

d.    Hukum harus dilakukan untuk masyarakat sipilyang tidak berkekuatan hukum

e.    Hukum harus dilakukan pada usia pelajarsuapaya  terbiasa 

20.  1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hokum yang berlaku

2. membiasakan diri untuk bertindak demokrasi dalm segala hal

3. membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah

4. membiasakan diri untuk tidakmeyelesaikan persoalan dengan musyawarah

Dari pernyataan diatas, perilaku yang mendudkung tegaknya nilai nilai demokrasi ditnjukan nomor….

a.    1,2,4                                                                      d. 2,3

b.    2,3,4                                                                      e. 1,2,3

c.    1,3,4

21.  Dalam menjalankan pemerintahan yang baik harus sesuai dengan kehidupan yang demokratis, dibawah ni yang bukan uraian dalam membangun keidupan yang demokratis di Indonesia adalah…

a.    Persamaan dihadapan hukum

b.    Partisipasi dalam pemmbuatan keputusan

c.    Distribusi pendapatan secara adil

d.    Kebebasan yang bertanggung jawab

e.    Partisipasi tidak setiap pembuatan keputusan

22.  Karateristik dari hukum yaitu adanya perintah dan larangan, adapun  yang bukan  menjadi usnur dalam hukum yaitu…

a.    Perturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

b.    Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan badan resmi yang berwajib

c.    Peraturan itu bersifat memaksa

d.    Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bias disesuaikan

e.    Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Jawaban D

23.  Hukum material dan hukum formal merupakan penggolongaan hukum berdasarkan ….

a.    Berdasarkan isinya                                                           d. Waktu berlakunya

b.    Berdasarkan sifatnya                                                        e. berdasar kan wujudnya

c.    Berdasarkan cara mempertahankannya

24.  Hukum yang bersumber dari perjanjian antar Negara atau lebih disebut….

a.    Undang undang                                                    d. Yurisprudensi

b.    Traktat                                                                   e. Material

c.    Kebiasaan

25.  Joko mengajukan gugatan ke pengadilan atas pewarisan yang dilakukan keluarganya, joko merasa di hianati oleh keluarganya karena tidak kebagian atas pewarisan orang tuanya. Namun gugatan joko di tolak oleh peradilan, karena sudah ada kesepakatan hokum sebelumnya yang dilakukan orang tua joko dengan anaknya yang lain (wasiat). Dalam hal ini hukum bersifat…

a.    Memaksa                                                              d. Objektif

b.    Membatasi                                                                        e. Subjektif

c.    Mengatur

26.  suatu hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh warga Negara asing dan tidak diperuntukan oleh warga Negara Indonesia adalah….

a.    Hukum nasional                                                    d. Hukum tertulis

b.    Hukum asing                                                         e. Hukum   tidak tertulis

c.    Hukum gereja

27.  Suatu hukum atau ketentuan yang akan diberlakukan dimasa yang akan datang yaitu…

a.    Undang undang dasar 1945                                             d. Hukum material

b.    Rancangan undang undag                                               e. Hukum objektif 

c.    Hukum formal

28.  Dalam pelaksanaan dari lembaga peradilan yang ada di Indonesian, yang menjadi dasar hukum secara mendasar berasal dari pancasila, yaitu sila yang berbunyi….

a.    Ketuhanan yang maha esa

b.    Kemanusiaan yang adil dan beradap

c.    Persatuan indonesia

d.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

e.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

29.  Hukum yang terlahir dari seorang hakim yang tidak ada sesuai dengan tuttan dalam KUHP maka hakim mengeluarkan putuan yang disebut dengan….

a.    Yurisprudensi                                                        d. Hukum undang undang

b.    Hukum formal                                                       e. Hukum objektif

c.    Hukum material

30.  Pelaksaan lembaga peradilan secara konstitusional diatur dalam pasal pasal UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakimandilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkunga peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan milter, lingkunga peradilan tta usaha Negara dan sebuah mahkamah konstiusi,

Dari bunyi tersebut kekuasaan diatur dalam pasal….

a.    Pasal 24 ayat 1                                                     d. Pasal 24 C

b.    Pasal 24 A                                                             e. Pasal 17

c.    Pasal 24 B

31.  Sebuah lembaga peradilan yang mengurusi tentang hak dan kewajiban  dalam perkawinan dilakukan oleh lembaga….

a.    Peradilan umum                                                   d. Peradilan TUN

b.    Peradilan agama                                                   e. Peradilan tinggi

c.    Peradilan militer

32.  Sebuah lembaga peradilan  yang berada dibawah mahkamah agung dan betermpat di kabupaten atau kota merupakan lembaga …..

a.    Peradilan  tinggi                                                    d. Peradilan negeri

b.    Peradilan militer                                                    e. Peradilan agama tinggi

c.    Peradilan pertempuran

33.  Yandi merupakan anggota TNI aktif yang bertugas di salah satu kesatuan, dalam aktivasnya, yandi selalu membuat kerusuhan atau keributan di tempat hiburan, yandi tertanggap oleh petugas yang berwenang dari laporan seorang warga sipil. Dalam mempertanggunng  jawabkannya yanti disidangkan oleh lembaga peradilan….

a.    Peradilan negeri                                                                d. Peradilan agama

b.    Peradilan militer                                                                e. Mahkamah agung

c.    Peradilan TUN

34.  Menguji undang-undang secara materil terhadap undang undang dasar merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh…

a.    Mahkamah  agung                                                                        d. Presiden

b.    Mahkamah konstitusi                                                                    e. DPR

c.    Komisi yudisal                  

35.  Dibawah ini adalah perilaku yang mencerminkan upaya penegakan nilai-nilai demokrasi dilingkungan bangsa dan Negara, yaitu…

a.    Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain

b.    Aktif dalam kegiatan diskusi di kelasa

c.    Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan

d.    Mendukung keancaran proses pemilihan umum

e.    Partisipasi dalam program sekolah lainya seperti menjadikan sekolah yang bereligius

Essay

36.  Mengapa liberalisme dan sosialisme  tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia?

37.  Mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi masunia dalam pelaksanaanya harus diharmonisasikan?

38.  Apa yang dimasksud dengan demokrasi?

39.  Jelaskan pengertian tata hukum di Indonesia !

Kenapa kita harus mematuhi hukum, Jelaskan ! 
<script data-ad-client="ca-pub-1678763752122889" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>